Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi. Foto: Arief/nr

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi berpendapat, keberpihakan negara pada proporsi anggaran tiap kementerian, badan, lembaga negara hendaknya memperhatikan asas prioritas pada urgensi kebutuhan tiap lembaga negara. Hal ini dia ungkapkan, setelah melihat mitra kerja Komisi V yang tidak bisa maksimal menjalankan tugas dan fungsinya karena anggaran yang terbatas.

"Konteks improvisasi terhadap program yang menjadi mitra Komisi V saya kira kurang maksimal, misalnya saja tentang Kementerian Desa, BMKG, Basarnas sekalipun, terutama terkait anggaran. Keberpihakan negara terhadap badan, dan kementerian, mohon maaf dengan segala hormat, hanya sebatas ceremonial," ungkap Mulyadi saat diwawancarai Parlementaria di Jakarta, Rabu (4/1/2023).

Anggota Dewan dari Dapil Jabar V ini memberikan contoh kasus pada saat penanganan bencana gempa bumi di Cianjur beberapa waktu lalu yang tidak bisa maksimal. Petugas di lapang tidak bisa memaksimalkan potensinya karena tidak ada dukungan anggaran yang cukup.

"Saya berkunjung ke posko Basarnas, ternyata apa yang terjadi, teman-teman di Basarnas pun mengeluh karena keterbatasan anggaran. Yang lebih memprihatinkan lagi data yang diperoleh Basarnas itu ternyata tidak valid. Akibatnya improvisasi untuk penanganan bencananya tidak maksimal," papar Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Menurutnya distribusi anggaran harus tepat sasaran dan tepat waktu, dan berdasarkan atas nilai tambah terhadap kehidupan masyarakat dengan tetap melibatkan stakeholder di daerah. "Rekan-rekan kita yang menjadi mitra kerja di Komisi V tidak bisa maksimal melakukan tugas dan improvisasi tanggung jawab di lapangan," ujar Mulyadi. (ssb/aha)